Monthly Archives: June 2014

Permasalahan Gender dalam Pengambilan Keputusan

Permasalahan Gender dalam Pengambilan Keputusan

 

Adi Prastyo Wicaksono

Herwan Parwiyanto, M.Si.

 

Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP

Universitas Sebelas Maret Surakarta

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
    Isu tentang gender telah menjadi bahasan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Bahkan, beberapa waktu terakhir ini, berbagai tulisan, baik di media massa maupun buku-buku, seminar, diskusi dan sebagainya banyak membahas tentang protes dan gugatan yang terkait dengan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan dan diskriminasi itu terjadi hampir di semua bidang, mulai dari tingkat internasional, negara, keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai tingkatan rumah tangga.

Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan akan akses, partisipasi, serta kontrol dalam hasil pembangunan laki-laki dan perempuan.

Dari penyiapan pakaian pun kita sudah dibedakan sejak kita masih bayi. Juga dalam hal mainan, anak laki-laki misalnya: dia akan diberi mainan mobil-mobilan, kapal-kapalan, pistol-pistolan, bola dan lain sebagainya. Dan anak perempuan diberi mainan boneka, alat memasak, dan sebagainya. Ketika menginjak usia remaja perlakuan diskriminatif lebih ditekankan pada penampilan fisik, aksesoris, dan aktivitas. Dalam pilihan warna dan motif baju juga ada semacam diskriminasi. Warna pink dan motif bunga-bunga misalnya hanya “halal” dipakai oleh remaja putri. Aspek behavioral lebih banyak menjadi sorotan diskriminasi. Seorang laki-laki lazimnya harus mahir dalam olah raga, keterampilan teknik, elektronika, dan sebagainya. Sebaliknya perempuan harus bisa memasak, menjahit, dan mengetik misalnya. Bahkan dalam olahraga pun tampak hal-hal yang mengalami diskriminasi tersendiri.

 

Komitmen nasional maupun internasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan belum menunjukkan hasil yang signifikan, salah satunya ditunjukkan dengan capaian Gender-related Development Index (GDI) yang senantiasa lebih rendah dari Human Development Index (HDI) serta Gender Empowerment Measures (GEM). Negara ikut bertanggung jawab dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan-kebijakan publik yang dibuat.


  1. Tujuan Pembuatan Makalah

    Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:
    1).Memahami arti gender secara umum
    2).Mengetahui masalah gender dalam perilaku sosial budaya di masayarakat

3) mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan

 

BAB II
PEMBAHASAN

  1. Memahami Arti Gender Secara Umum

    Dari Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia.

    Istilah “gender” yang berasal dari bahasa Inggris yang di dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata sex dan kata gender.

    Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat1). Dalam kaitan dengan pengertian gender ini, Astiti mengemukakan bahwa gender adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah

    Heddy Shri Ahimsha Putra (2000) menegasakan bahwa istilah Gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian berikut ini: Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, Gender sebagai suatu kesadaran sosial, Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis, Gender sebagai sebuah perspektif untuk memandang kenyataan.

    Epistimologi penelitian Gender secara garis besar bertitik tolak pada paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu; fungsionalisme struktural dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. Teori fungsionalis dan sosiologi secara inhern bersifat konservatif dapat dihubungkan dengan karya-karya August Comte (1798-1857), Herbart Spincer (1820-1930), dan masih banyak para ilmuwan yang lain.

    Dalam buku Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan Gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciridari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Mansour Fakih 1999: 8-9).

    Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat

 

  1. Masalah Gender Dalam Perilaku Sosial Budaya Masayarakat

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum ( baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum hukum adat ). Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunujukan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Hubungan yang sub-ordinasi tersebut dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia karena hubungan yang sub-ordinasi tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari idiologi patriarki yakni idiologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan laki-laki dan ini terdapat di seluruh dunia. Keadaan seperti ini sudah mulai mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum feminis selama ini selalu berada pada situasi dan keadaan yang tertindas. Oleh karenanya kaum femins berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan yang sub-ordinasi tersebut.

Ketidakadilan gender merupakan berbagai tindak ketidakadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Ketidak adilan gender sering terjadi di mana-mana ini terkaitan dengan berbagai faktor.  Mulai dari kebutuhan ekonomi budaya dan lain lain. Sebenarnya masalah gender sudah ada sejak jaman nenek moyang kita, ini merupakan masalah lama yang sulit untuk di selesaikan tanpa ada kesadaran dari berbagai pihak yang bersangkutan.  Budaya yang mengakar di indonesia kalau perempuan hanya melakukan sesuatu yang berkutik didalam rumah membuat ini menjadi kebiasaan yang turun temurun yang sulit di hilangkan. Banyak yang menganggap perbedaan atao dikriminasi gender yang ada pada film itu adalah hal yang biasa dan umum, shingga mereka tidak merasa di diskriminasi, namun akhir-akhir ini muncul berbagai gerakan untuk melawan bbias gender tersebut. Saat ini banyak para wanita bangga merasa hak nya telah sama dengan pria berkat atasa kerja keras RA KARTINI padahal mereka dalam media masih di jajah dan di campakan seperti dahulu.

Bentuk bentuk ketidak adilan gender Marjinalisasi atau Pemiskinan
Suatu proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Hal ini nampak pada film film yang menggabarkan banyak para kaum lelaki menjadi pemimpin perusahaan menjadi eksmud. Dan sebaliknya banyak para wanita yang digambarkn sebagi pembantu rumah tangga TKW ataupun pengemis, sebenarnya secra tidak langsung membedakan dan mentidak adilkan gender, hal yang lebih mengecewakan ialah para wanita tidak merasa di tindas.

Subordinasi atau penomorduaan
Ialah Sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki dibangun atas dasar keyakinan satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding yang lain. Ini mempunyai pendapat bahwa lelaki mempunyai lebih unggul. Hal ini berkeyakinan bahwa kalu ada laki laki kenapa harus perempuan.

Fenomena ini sering terjadi dalam film, yaitu ketika peran eksmudd yang selalu di perankan oleh pria, jika ada wanita yang berperan seebagai eksmud pastilah dia akan bermasalah dan selalu tidak sesukses pria. Sebenarnya hal ini memag tidak terlalu bnyak di perhitungkan karena ini seperti menyutikan racun pada tubuh. Sedikit sedikit media (film) mengkonstruk budaya pria selalu didepan.

Stereotype
Suatu sikap negatif masyarakat terhadap perempuan yang membuat posisi perempuan selalu pada pihak yang dirugikan. Setreotipe ini biasa juga menjadi pedoman atau norma yang secara tidak lagsung diterapkan oleh berbagai masyarakat. Contoh streotipe ialah wanita perokok itu dianggap pelacur, ppadahal belum tentu ia pelacur pandangan yang seperti inilh yang selalu menyudutkan kaum wanita.  Semenjak adanya pandangan mengenai streotipe ini menjadiakn suatu belenggu pada kaum wanita.

Isu Jender Dalam hukum Adat (Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan Dan Hukum Waris)
Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesian dengan corak dan sifat yang beraneka ragam. Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat dimana hukum adat itu berlaku.

Hukum adat terdiri dari berbagai lapangan hukum adat antara lain hukum adat pidana, tata negara, kekeluargaan, perdata, perkawinan dan waris. Hukum adat  dalam kaitan dengan isu gender adalah hukum kekeluargaan, perkawinan dan waris. Antara hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat karena ketiga lapangan hukum tersebut merupakan bagian dari hukum adat pada umumnya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bahkan saling menentukan.

C.  Mengupayakan Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender Melalui Kebijakan

 

Perjuangan emansipasi perempuan Indonesia yang sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka yang dipelopori oleh R.A. Kartini, dan perjuangannya kemudian mendapat pengakuan setelah Indoesia merdeka. Pengakuan itu tersirat dalam Pasal 27 U U D, 45 akan tetapi realisasi pengakuan itu belum sepenuhnya terlaksana dalam berbagai bidang kehidupan.

Hal ini jelas dapat diketahui dari produk peraturan perundangan-undangan yang masih mengandung isu gender di dalamnya, dan oleh karenannya masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Contoh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di mana seolah-olah undang-undang tersebut melindungi perempuan dengan mencantumkan asas monogami di satu sisi akan tetapi di sisi lain membolehkan bagi suami untuk berpoligami tanpa batas jumlah wanita yang boleh dikawin. Dalam membahas masalah diskriminasi terhadap perempuan maka yang dipakai sebagai dasar acuan adalah Ketentuan Pasal 1 U U No. 7 Tahun 1984, yang berbunyi sebagai berikut : Untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
Mencermati ketentuan Pasal 1 tersebut diatas maka istilah diskriminasi terhadap perempuan atau wanita adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin maka terdapat peraturan perundang-undangan yang bias jender seperti Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lainnya. Upaya tersebut untuk bagaimana mewujudakan keadilan dan kesetaraan gender agar tidak lagi terjadi diskriminasi dalam pengambilan keputusan nantinya
BAB III
KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
1). Gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual atau jenis kelamin pada manusia.
2). Masalah Gender Dalam Perilaku Sosial Budaya Masayarakat meliputi:
a. Ketidak adilan gender Marjinalisasi atau Pemiskinan
b. Subordinasi atau penomorduaan
c. Sikap negatif masyarakat terhadap perempuan
d. Isu gender Dalam hukum Adat

3) Sesuai dengan UUD Pasal 1 U U No. 7 Tahun 1984 pemerintah sudah berusaha menyetarakan gender, tetapi masih ad isu-isu perbedaan gender dalam setiap pengambilan keputusan

 

REFERENSI :
Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Muchtar, Yati. 2001. Gerakan Perempuan Indonesia Dan Politik Gender Orde Baru. Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan, No. 14.
Soewondo, Nani. 1984. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat. Ghalia: Indonesia, Jakarta.

Soekito, Sri Widoyatiwiratmo. 1989. Anak Dan Wanita Dalam Hukum. LP3ES: Jakarta.
Undang-Undang Dasar. 1945. Apollo: Surabaya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Gender

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

 

Jamkesmas: Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Pro Poor dalam Menciptakan Good Governance

Jamkesmas : Bentuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Pro Poor dalam Menciptakan Good Governance

 

Anniza Purbaningrum

Herwan Parwiyanto, M.Si.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

 

Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP

Universitas Sebelas Maret Surakarta

PENDAHULUAN

 

Pada bulan Januari tahun 2001, Indonesia mulai menerapkan desentralisasi yang mengalihkan sebagian besar kewenangan pelayanan publik dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Titik pusat inovasipun beralih ke tingkat daerah, dimana pemerintahnya memiliki lebih banyak kewenangan untuk membuat perubahan (baik yang positif maupun negatif). Bagi sebuah negara yang dengan populasi 220 juta jiwa, yang terdiri dari 440 kabupaten dan kota peralihan wewenang ini merupakan potensi besar untuk melakukan inovasi di bidang pelayanan publik.

Proyek “Mengefektifkan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin,” atau “Making Service Work for the Poor” (MSWP) dari Bank Dunia, diadakan untuk memberikan dukungan analitis bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki akses dan mutu pelayanan dasar untuk masyarakat miskin pasca penerapan desentralisasi. Tujuan dari proyek ini selain untuk memberikan gambaran mengenai keadaan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin Indonesia, juga mengidentifikasikan dan menganalisis faktor-faktor kunci yang berdampak terhadap hasil terkini dari reformasi bidang pelayanan publik di tingkat daerah, dan memberikan usulan kerangka analisis juga langkah-langkah praktis untuk meningkatkan penyediaan layanan pro poor.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), hingga 2004, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 36,1 juta orang atau setara dengan 16,66 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah itu, Provinsi Jawa Timur menduduki posisi puncak dalam daftar penduduk miskin di tanah air. Di provinsi ini, jumlah penduduk miskin sekitar 7,3 juta atau sama dengan 23 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Daerah lain di luar Pulau Jawa yang memiliki angka kemiskinan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, dan Sumatera Selatan. Dari angka ini dapat dipastikan masih ada sekitar 30 persen masyarakat miskin yang akan semakin miskin.[1]

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengungkapkan jumlah masyarakat miskin di tanah air  tahun  2005 mencapai 36,1 persen dari total penduduk sekitar 220 juta jiwa, termasuk di dalamnya penduduk fakir miskin sebanyak 14,8 juta jiwa.[2] Data BPS memperlihatkan, jumlah rakyat miskin pada tahun 2006 meningkat menjadi 39,05 juta orang dari tahun sebelumnya 35 juta orang. Meski jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia selama periode Maret 2006 hingga Maret 2007, angka tersebut masih cukup rawan. Menurut versi Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia di atas 100 juta orang atau 42,6% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 232,9 juta orang pada 2007 dan 236,4 juta orang pada 2008.[3]

Angka kemiskinan pada 2009 tentunya tidak banyak berubah. Berdasarkan analisis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah penduduk miskin pada akhir 2008 atau awal 2009 akan mencapai 41,1juta  jiwa (21,92%), naik 4,7 juta jiwa dibandingkan Maret 2007 yang sebesar 37,2 juta jiwa (16,58%). Kondisi ini terjadi karena beban hidup masyarakat terus bertambah, ditambah lagi dengan krisis ekonomi global yang berimbas besar bagi Indonesia.[4]

Kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu  sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat. Kualitas kesehatan  masyarakat  Indonesia  selama  ini  tergolong  rendah,  selama  ini  masyarakat terutama masyarakat miskin cenderung kurang memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini dapat disebabkan  karena  rendahnya  tingkat  pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan, padahal kesadaran rakyat  tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan  sangatlah  penting  untuk  mencapai  derajat  kesehatan yang setinggi-tingginya. Disisi  lain,  rendahnya  derajat  kesehatan  masyarakat  dapat  pula disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan yang harus dibayar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang pro poor. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Dalam konteks public governance, pelayan publik  memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).  Dalam menciptakan good governance, administrator publik merupakan penyelenggara utama pelayanan publik di Indonesia harus dapat mewujudkan pelayanan publik yang pro publicness. Salah satu kriteria pelayanan publik yang pro publicness yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang pro poor (berpihak pada masyarakat miskin). Dalam paper ini akan dibahas mengenai Jamkesmas sebagai bentuk pelayanan publik yang pro poor dalam menciptakan good governance yang dikaji dari sudut pandang Sistem Administrasi Negara.

 

PEMBAHASAN

 

Pelayanan  publik berperan strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) karena menjadi arena interaksi yang intensif antara pemerintah dan warga negaranya. Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, dengan demikian pelayanan publik memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilakukan secara adil dan menyeluruh tanpa ada pembedaan antara golongan masayarakat. Sehingga dalam penyelenggaraannya, pelayanan publik harus menerapkan salah satu kriteria pelayanan publik yang pro publicness yaitu pro poor.

  1. Good governance dan pelayanan publik

Lembaga Administrasi Negara (2000) memberikan pengertian Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara Iangsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.

Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.

Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena ketidak efisien dan efektif, birokrasi sering kali dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat, serta sering birokrasi dalam pelayanan publik itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Hal ini sangat memerlukan perhatian yang besar, seharusnya birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu memudahkan masyarakat menerima setiap pelayanan yang diperlukannya, seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat itu mempermudahkannya, bukan mempersulit.

Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik, pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula, sebaliknya pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma dari rule government menjadi good governance, dalam paradigma dari rule government penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata tetapi harus melibatkan intern birokrasi maupun ekstern birokrasi. Citra buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem ini telah dianggap sebagai tujuan bukan lagi sekadar alat untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataannya, birokrasi telah lama menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sistem kepemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan, hal ini merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana pemerintahan dijalankan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah yang demokratis tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik merupakan hal yang paling diutamakan dan merupakan ciri utama dari good governance.

Negara memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan dan kesejateraan rakyatnya. Pelayanan yang diberikan administrator publik harus merata dan adil bagi semua masyarakat tanpa ada diskriminasi. Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang prima tanpa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, konsep good governance yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesamaan hak oleh penyelenggara pelayanan publik akan dapat terwujud dengan adanya pelayanan publik yang pro publicness, khusus dalam hal ini adalah penerapan kriteria pelayanan publik yang pro poor (berpihak pada rakyat miskin).

 

  1. Jamkesmas: Bentuk pelayanan publik yang pro poor dalam Menciptakan Good Governance

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konsititusi dan undang-undang, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dasar pemikirannya adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian bahwa indikator-indikator kesehatan akan lebih baik apabila lebih memperhatikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Melalui   Jaminan   Pemeliharaan   Kesehatan   Masyarakat   Miskin   ini   diharapkan   dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran disamping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan masyarakat miskin umumnya.

Saat ini pemerintah sedang memantapkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari pengembangan jaminan secara menyeluruh. Berdasarkan pengalaman masa  lalu  dan  belajar  dari  pengalaman berbagai  negara  lain  yang  telah  lebih  dahulu mengembangkan jaminan kesehatan,  sistem ini merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menata subsistem pelayanan kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan ini akan mendorong perubahan-perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif, penataan formularium dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya.

Program ini sudah berjalan 4 (dua) tahun, dan telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2008 ini terjadi perubahan pada penyaluran dana dan pengelolaannya. Untuk dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke Puskesmas, sedangkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dikelola Departemen Kesehatan dan pembayaran ke PPK langsung melalui kas negara. Penyaluran dana ini tetap dalam kerangka  penjaminan kesehatan  bagi  penduduk  miskin  yang  tidak  terpisahkan sebagai kerangka jaringan dalam subsitem pelayanan yang seiring dengan subsistem pembiayaannya.

Pada  hakekatnya  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat  miskin  menjadi tanggung   jawab   dan  dilaksanakan   bersama   oleh   Pemerintah   Pusat   dan Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  Propinsi/Kabupaten/Kota  berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat   miskin  dan  tidak  mampu.  Program  ini  diselenggarakan   secara nasional   agar  terjadi  subsidi   silang  dalam  rangka   mewujudkan   pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Penyelenggaraan program Jamkesmas memiliki tujuan umum dan tujuaan khusus. Tujuan umumnya yaitu Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

  1. Meningkatnya cakupan  masyarakat  miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit
  2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
  3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Peran pemerintah disini sangat dominan karena pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya tanpa ada pengecualian. Dalam Good governance menghendaki penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan dan pemerataan dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Akan tetapi kenyataannya, pelayanan publik di Indonesia kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan pemerataan dalam pendistribusian pelayanan tersebut. Sehingga dalam proses pelayanan publik rakyat yang termasuk dalam golongan menengah ke atas akan selalu didahulukan dari pada rakyat yang termasuk golongan menengah ke bawah yang kelas sosial bawah atau dikatakan rakyat miskin. Dengan adanya penyelenggaraan pelayanan publik yang pro-poor (berpihak pada rakyat miskin) ini diharapkan akan terwujudnya pemerintahan yang good governance dimana pemerintah dapat bersikap adil dan merata dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya program-program dari pemerintah yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan rakyat miskin yang kurang dan hampir tidak dapat menikmati hak-haknya. Salah satu program pemerintah yang pro poor adalah Jamkesmas, program ini merupakan sebuah program di bidang pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin agar mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk dapat mencapai taraf kesehatan yang layak dengan biaya yang murah.

Dalam kaitannya dengan Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, pelaksanaan program Jamkesmas dipengaruhi oleh empat pilar. Dimana keempat pilar tersebut saling berkaitan sebagai suatu sistem untuk bisa mewujudkan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan good governance. Adapun keempat pilar tersebut yaitu:

Kecakapan kepemimpinan daerah/negara berperan menciptakan, memfasilitasi, dan menjaga iklim kondusif dalam penyelenggaraan publicness, yaitu public interest dan public affair dalam relasi kekuasaan yang mendukung terciptanya human governance. Ketika memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, seorang pemimpin sebaiknya bisa membangun interaksi yang intensif dengan warga negara, sehingga dengan melakukan interaksi ini bisa memiliki potensi yang secara langsung menyentuh pemenuhan kebutuhan penanganan permasalahan publik. Dalam mengaktualisasikan kemampuan kepemimpinannya, seorang pemimpin memerlukan kebijakan publik untuk mengaktualisasikannya. Kebijakan publik yang diharapkan dalam hal ini adalah kebijakan  yang mampu memfasilitasi munculnya pelayanan publik yang peduli dan berkeadilan bagi semua kelompok dan golongan warga negara.

Kaitannya dengan pelaksanaan program Jamkesmas ini, setiap pemimpin suatu daerah Kota/Kabupaten menetapkan peserta Jamkesmas Kabupaten/Kota dalam satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta dalam dalam bentuk keputusan Bupati/Wali Kota. Jumlah peserta Jamkesmas tiap daerah sudah ditentukan kuotanya oleh Kemenkes. Apabila jumlah peserta Jamkesmas yang ditetapkan melebihi kuota yang telah ditentukan, maka menjadi tanggung jawab pemda setempat. Dalam memberikan pelayanan Jamkesmas ini, pimpinan daerah harus tetap mengacu pada public interest dan public affair, dimana hanya masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta Jamkesmas yang berhak mendapatkan bantuan sosial ini. Untuk menentukan daftar peserta Jamkesmas, seorang pimpinan daerah harus mempunyai data yang benar-benar valid agar penerima bantuan Jamkesmas ini hanya orang-orang yang benar miskin saja. Jika ada penerima Jamkesmas masyarakat yang secara ekonomi mampu, dan di sisi lain ada masyarakat yang miskin yang tidak menerima Jamkesmas maka hal ini akan menimbulkan kesenjangan. Berarti pemerintah telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap warganya karena tidak bersikap adil. Jika diskriminasi ini terjadi maka pelayanan publik yang diberikan tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat menciptakan good governance. Kebijakan Jamkesmas ini diberikan untuk masyarakat miskin agar mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan biaya yang murah.

  1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur alokasi sumber daya termasuk sumber daya alam, finansial, dan sumber daya manusia bagi pencapaian tujuan. Atau kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan Aparatur Pemerintah, sehingga tercapai suatu kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program Jaminan   Pemeliharaan   Kesehatan   Masyarakat   Miskin ini, merupakan kebijakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pelaksanaannya pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin agar bisa memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan memadai. Dalam melaksanakan program Jamkesmas tersebut ada landasa hukumnya yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar  1945  pasal  28 H ayat  (1) bahwa  setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapat  lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh  pelayanan    Pasal 34 mengamanatkan  ayat  (1)  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
  2. Undang-Undang Nomor  23 Tahun  1992 tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara

Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

  1. Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  2. Undang-Undang Nomor   1   Tahun   2004   tentang   Perbendaharaan   Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
  3. Undang-Undang Nomor  15 Tahun  2004 tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab Keuangan  Negara (Lembaran  Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 4431)
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2005 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  Menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548)
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
  7. Undang-Undang Nomor    45  Tahun  2007  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2008  (Lembaran  Negara  Tahun  2007  Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778)
  8. Peraturan Pemerintah   Nomor   32  Tahun   1996   tentang   Tenaga   Kesehatan (Lembaran  Negara  Tahun  1996  49,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3637)
  9. Peraturan Pemerintah   Nomor   38  Tahun  2007  tentang   Pembagian   Urusan Pemerintahan  Antar  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Propinsi,  Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
  10. Peraturan Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara No.4741)
  11. Peraturan Presiden  Nomor  9 Tahun  2005  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden    94  Tahun 2006
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

Dalam pelaksanaan program Jamkesmas ini, tiap daerah diberikan wewenang sendiri untuk membuat perda atau perwali untuk dijadikan sebagai regulasi pelaksanaan program Jamkesmas, sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi. Akan tetapi perda atau erwali tersebut tidak boleh menyimpang dari landasan hukum pelaksanaan program Jamkesmas yang telah disebutkan diatas.

Jadi dalam pelaksanaan program Jaminan   Pemeliharaan   Kesehatan   Masyarakat   Miskin   sudah terdapat regulasi yang jelas yang dijadikan sebagai intrumen dan dasar dalam pelaksanaan program Jamkesmas sebagai wujud pelayanan publik di bidang kesehatan yang pro poor.

  1. Manajemen Pelayanan Publik.

Dalam konteks Public Governance, pelayanan publik berperan strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik karena menjadi arena interaksi yang intensif antara pemerintah dan warga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu dilakukan manajemen pelayanan publik yang baik agar tujuan yang diharapkan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai. Dalam memberikan pelayanan publik harus bersifat peduli dan inklusif, maksudnya sebisa mungkin harus ditopang dengan nilai nilai demokratis yang menempatkan kesetaraan dan keadilan bagi semua entitas warga negara dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat. Selain itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus kolaboratif dan sinergis. Maksudnya adalah ada kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain di bawah kondisi simetris dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik.

Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomer. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut:

  1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan
  2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
  3. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat
  4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta
  5. Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan
  6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang undangan yang berlaku
  7. Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat
  8. Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan program Jamkesmas ini, saat melakukan pelayanan kesehatan penyedia layanan harus melaksanakan kedelapan prinsip-prinsip pelayanan yang telah dijelaskan diatas. Agar masyarakat penerima bantuan dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah.

 

 

  1. Warga negara / masyarakat.

Yaitu meningkatkan pembangunan kelompok masyarakat yang tertinggal dengan memberikan akses terhadap kebutuhan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai fokus layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah.

Kualitas kesehatan  masyarakat  Indonesia  selama  ini  tergolong  rendah,  selama  ini  masyarakat terutama masyarakat miskin cenderung kurang memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini dapat disebabkan  karena  rendahnya  tingkat  pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan, padahal kesadaran rakyat  tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan  sangatlah  penting  untuk  mencapai  derajat  kesehatan yang setinggi-tingginya. Disisi  lain,  rendahnya  derajat  kesehatan  masyarakat  dapat  pula disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan yang harus dibayar. Karena adanya kondisi tersebut pemerintah melahirkan sebuah kebijakan di bidang pelayanan kesehatan yaitu melalui program Jamkesmas, dengan adanya Jamkesmas ini masyarakat miskin dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan kualitas yang baik dengan kondisi ekonomi mereka yang minim.

 

PENUTUP

Esensi kepemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah sangat strategis dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, dengan demikian pelayanan publik memiliki nilai strategis dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus dilakukan secara adil dan menyeluruh tanpa ada pembedaan antara golongan masayarakat. Sehingga dalam penyelenggaraannya, pelayanan publik harus menerapkan salah satu kriteria pelayanan publik yang pro publicness yaitu pro poor.

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konsititusi dan undang-undang, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dasar pemikirannya adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian bahwa indikator-indikator kesehatan akan lebih baik apabila lebih memperhatikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Untuk itu dibuatlah sebuah kebijakan di bidang pelayanan kesehatan yang pro poor yaitu melalui program Jamkesmas. Dengan adanya program ini masyarakat miskin dapat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan kondisi ekonomi mereka yang minim.

 

 

REFERENSI

 

Syakrani dan Syahriani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Materi Kuliah 9 Mata Kuliah SANRI, FISIP UNS

Departemen Kesehatan RI. 2008. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Jakarta

http://hardiyansyah-ahmad.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-prinsip-prinsip-good.html

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

http://khafidsociality.blogspot.com/2011/07/penerepan-prinsip-prinsip-good.html

http://itjen-depdagri.go.id/article-23-pelayanan-publik-good-governance-amp-aaupb-dalam-diskresi.html

http://hardiyansyah-ahmad.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-prinsip-prinsip-good.html

http://khafidsociality.blogspot.com/2011/07/penerepan-prinsip-prinsip-good.html

 

 

 

 

[1] Lihat Liputan 6 SCTV, “Benang Kusut Kemiskinan Indonesia”, 30 Oktober 2008.

[2] Lihat Antara, “Jumlah Masyarakat Miskin Indonesia Capai 36,1%  10 Juni 2007.

[3]  Thomas Pulungan, “Beri Kail, Jangan Ikannya!” Sindo, 24 Maret 2008. Lihat pula Edi Suharto, Islam, Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, makalah pada ”Indonesia Social Economic Outlook”, Dompet Dhuafa, Jakarta 8 Januari 2008.

[4] Lihat PAB-Indonesia, “BBM Naik, Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Melonjak,” Edisi Kamis, 29 Mei 2008.

Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintah yang Pro Poor dalam Pembangunan Negara

Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintah yang Pro Poor dalam Pembangunan Negara

 

Riza Widya Saputra

Herwan Parwiyanto, M.Si

 

Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP

Universitas Sebelas Maret Surakarta

 

PENDAHULUAN

 

Suatu kebijakan dibuat pasti ada maksud. Bisa karena untuk perbaikan suatu peraturan karena sudah kurang cocok digunakan di negaranya, dan kebijakan tersebut di maksudkan agar dapat mengatasinya. Atau bisa juga kebijakan tersebut dibuat karena mereka terancam. Bisa jadi karena masalah politik. Jadi disini kebijakan bisa diangsumsikan ke beberapa pengertian tergantung dari sudut pandang mana mereka melihat.  Mendengar kata “kebijakan pemerintah” kita pasti bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan pihak kepentingan saja, bukan untuk yang mendapatkan kebijakan tersebut.  Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Anonimous, 1992). Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu :

  1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
  2. Kebijakan eksternal (publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga

dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

Semua kebijakan tersebut intinya adalah untuk memperbaiki pelayanan public yang itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh masyarakat dari pemerintah untuk pembangunan Negara. Dalam hal penyelenggaraannya, pelayanan public dibedakan menjadi dua, yaitu:

  1. Penyelenggaraan pelayanan publik yg kolaboratif & sinergis
  2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang pro-Publicness

Disini saya mengambil penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang pro poor dalam pembangunan Negara. Ini karena dalam kenyataannya, rakyat malah tidak banyak diperhatikan. Para pihak kepentingan hanya memikirkan mereka sendiri. Jadi mereka membuat kebijakan untuk kepentingan mereka sendiritidak untuk kepentingan masyarakat. Namun, sekarang ini pemerintah sadar akan amanah yang diberikan kepada mereka, walupun masih ada dari mereka yang memiliki sikap acuh tak acuh. Akan tetapi, sekarang ini pemerintah terlihat seperti sadar akan kesalahan yang mereka perbuat. Disini saya akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah yang pro poor dalam pembangunan Negara.

 

 

PEMBAHASAN

Kemiskinan adalah sebuah topik yang dibicarakan hampir diseluruh dunia. kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat.

Pembangunan  merupakan  proses  yang  berkesinambungan  yang  mencakup  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat, termasuk  aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992),:

  1. memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa.
  2. mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan
  3. untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran artikel ini disalin dari website http://blog.tp.ac.id yang lain merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan, antara lain:

  1. Paradigma Fungsional

Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan  yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human lnvestmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

  1. Paradigma Sosialisasi

Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah:

  1. mengembangkan kompetensi individu,
  2. kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan
  3. secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

 

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. Di Indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung usai. Masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari. Kini di Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Kemiskinan bukan semata –mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

 

Dampak kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya:

  1. Penganguran
  2. Kekerasan
  3. Pendidikan
  4.   Kesehatan
  5. Upaya pengetasan kemiskinan di Indonesia

 

Seperti telah disinggung di atas bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang tak terpisahkan dari pembangunan mekanisme sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Ole karena itu setiap upaya pengetasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai keakar masalah, jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengetaskan masalah kemiskinan ini. Penanggulanganya tidak bisa secara tergesa-gesa.

Komitmen pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan(SNPK). Disamping turut menandatangani tujuan pembangunan milenium, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam mengetaskan kemiskinan. Termasuk target ambisius dalam mengurangi angka kemiskinan.

Ada tiga ciri kemiskinan yang menonjol di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPPAS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak mengambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikatagorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

 

Karena banyaknya macam-macam kemiskinan di Indonesia, pemerintah membuat suatu kebijakan yang itu bisa membantu masyarakat miskin atau kurang mampu, seperti:

  1. Kesehatan

Pemerintah membuat JAMKESMAS, sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk:

  1. Mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah;
  2. Agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin

Jadi apabila mereka sakit dan tidak mampu untuk berobat, mereka bisa menggunakan layanan ini. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta (rakyat miskin), sebagai berikut:

Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya

Apabila peserta JAMKESMAS memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency

Pelayanan rujukan sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas meliputi :

  1. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit, BKMM/ BBKPM /BKPM/BP4/BKIM.
  2. Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
  3. Pelayanan obat-obatan
  4. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostic

Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan

Untuk memperoleh pelayanan rawat inap di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan SKP dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan rawat inap.

Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di IGD termasuk kasus gawat darurat di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan Rumah Sakit peserta harus menunjukkan kartu peserta atau SKTM dan surat rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS). Kelengkapan berkas peserta diverifikasi kebenarannya oleh petugas PT Askes (Persero). Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan surat keabsahan peserta. Bagi pasien yang tidak dirawat prosesnya sama dengan proses rawat jalan, sebaliknya bagi yang dinyatakan rawat inap prosesnya sama dengan proses rawat inap sebagaimana item 5 dan 6 diatas.

Bila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta atau SKTM sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan di beri waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut. Pada kondisi tertentu dimana ybs belum mampu menunjukkan identitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur RS dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin yang bersangkutan. Yang dimaksud pada kondisi tertentu pada butir 8 diatas meliputi anak terlantar, gelandangan, pengemis, karena domisili yang tidak memungkinkan segera mendapatkan SKTM. Pelayanan atas anak terlantar, gelandangan, pengemis dibiayai dalam program ini.

Kemudian untuk mendukung JAMKESMAS tersebut, dikembangkan JAMPESAL. Dengan demikian seluruh ibu dari keluarga PKH ditanggung persalinannya (paket lengkap : ANC (4x), persalinan dan PNC (3x) dan pelayanan KB. Kemudian untuk membantu kelancaran operasional PUSKESMAS, dikeluarkan kebijakan Bantuan Operasionan Kesehatan (BOK). Jadi dalam penyelenggaraan JAMKESMAS, JAMPERSAL dan BOK menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.

Dan masih banyak lagi kebijakan emerintah mengenai kesehatan masyarakat, seperti Askes dan lain sebagainya.

  1. Pendidikan

Dalam hal ini sudah banyak kota-kota besar yang menggunakan program ini untuk di uji coba kan, dan hasilnya sangat mencolok sekali. Yaitu KLA (Kota Layak Anak). Sebenarnya dalam program KLA, tidak hanya pendidikan saja, tapi masih banyak lagi. Akan tetapi dalam program ini saya hanya mengambil bagian pendidikan saja, karena pendidikan di usia dini sangat penting. Dengan diberi pendidikan di usia dini, anak-anak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan pendidikan di usia dini, anak-anak tahu dimana kelebihan mereka. Dan dengan program KLA tersebut, anak-anak akan diasah keterampilannya agar mereka akan menjadi semakin jago. Karena dalam program KLA ada program untuk mengasah keterampilan anak. Seperti adanya sanggar tari, kemudian untuk yang suka olahraga, ada tempat sendiri. Jadi disini pemerintah sangat memperhatikan masa depan anak-anak mereka.

Tidak hanya KLA saja, di sekolah murid-murid juga mendapatkan BOS (Biaya Operasional Sekolah) jadi mereka yang tidak mampung mendapatkan keringanan dalam membayar SPP dan buku. Kemudian untuk yang ingin sekolah yang lebih tinggi akan tetapi tidak mampu membayarnya, bisa mengajukan beasiswa. Dalam hal ini mereka harus diseleksi terlebih dahulu. Apakah kemauan mereka dalam belajar tersebut sangat tinggi, ini dilihat dari prestasi anak tersebut.

  1. Keuangan

Dalam hal ini, mereka (rakyat miskin) diberi layanan oleh pemerintah dalam hal modal usaha, yaitu Koperasi. Disini mereka bisa menggunakan koperasi untuk sumber modal mereka, dengan meminjam uang di koperasi. Disini bunga yang diberikan lebih ringan dari pada di bank. Dan kadang-kadang ada bagi hasil. Misalnya ada petani yang meminjam modal di koperasi untuk memajukan kebunnya. Maka disini bisa bagi hasil dengan memberikan hasil panennya kepada koperasi yang itu bisa dijadikan untuk membayar utang mereka kepada koperasi. Dan itu pun bisa masih berupa buah, sayur, dll.

 

 

 

KESIMPULAN

 

 

Kembali pada kebijakan pemerintah yang  pro poor  dalam pembangunan Negara, kebijakan yang diberikan kepada masyarakat melalui pelayanan public menurut saya sudah sangat membantu. Dengan kebijakan yang diberikan menurut saya sudah masuk ke dalam pembangunan Negara. Yang dulunya buruk, sekarang bisa lebih baik. Akan tetapi, pemerintah harus berpikir juga dalam pembuatan kebijakan. Seperti kenaikkan BBM. Mereka harus tahu bagaimana kondisi masyarakatnya, apah mereka sudah siap yang akan ditimbulkan atau belum. Karena apabila BBM naik, otomatis sumber bahan pokok juga ikut naik karena itu untuk menyeimbangkan keuangan mereka. Memang BBM merupakan alternative untuk menutupi utang-utang Negara yang berjibun banyaknya. Akan tetapi di Indonesia keadaanya belum memungkinkan apabila kebijakan tersebut dilaksanakan. Bisa-bisa bukan malah memperbaik keadaan, melinkan malah memperburuk keadaan yang sudah ada. Kebijakan haruslah berorientasi pada rakyat miskin (pro poor). Mereka adalah akibat dari kebijakan yang telah dibuat. Jadi menurut pendapat saya, kebijakan harus bagus pada saat orang itu lahir. Misalnya adalah dalam control jumlah penduduk. Sudah ada program KB. Akan tetapi pil KB bisa dibilang mahal untuk merekan yang tidak mampu. Dan alhasil, mereka yang miskin banyak yang memiliki anak lebih dari dua, padahal dalam program KB dua anak cukup. Dengan demikian, kebijakan tersebut menurut saya akan menjadi tidak efektif. Jadi saran saya agar semua kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat haruslah dipikirkan kembali. Karena terdapat masyarakat miskin di dalamnya yang merupakan tangguang jawab pemerintah. Pemerintah seharusnya tahu seperti apa kebijakan yang seharusnya diberikan agar semua merasakan tidak ada yang keberatan. Syukur-syukur masyarakat miskin malah terbantu dengan kebijakan yang telah dibuat. Tidak hanya dalam kesehatan, pendidikan, dan keuangan saja, melainkan juga pekerjaan. Karena pemerintah sudah mendapatkan amanah dari UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang mengatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” . Jadi walaupun pendidikan mereka SD karena keterbatasan biaya, pemerintah juga harus memperhatikan mereka. Karena itu tanggung jawab mereka sebagai warga masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah dibebankan dengan membayar pajak. Akan tetapi jika pemerintah tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan di negaranya. Itu namanya memakan hak yang bukan haknya. Karena mereka dibayar untuk mengatasi masalah warga masyrakatnya. Seharusnya itu benar-benar diperhatikan karena merupakan tanggung jawab bersama.

 

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah­langkah strategis dan komprehensif.

 

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

  1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

  1. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

  1. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

  1. Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Ke depan, Pemerintah berharap angka kemiskinan terus turun. Tahun 2013, Pemerintah pun menargetkan kemiskinan menurun menjadi 9,5-10 persen. “Disparitas tingkat kemiskinan per wilayah juga diharapkan berkurang,” lanjut dia.

 

Salah satu strateginya yakni rekonsolidasi Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan 2012-2014.

 

 

REFERENSI

 

http://tarmizi.wordpress.com/2009/01/30/kebijakan-publik-pro-poor-alex-noerdin/

http://www.antaranews.com/berita/1284539147/hatta-pertumbuhan-ekonomi-tinggi-disertai-kebijakan-pro-poor.

http://www.setkab.go.id/berita-4370-presiden-indonesia-pro-growth-pro-poor-pro-job-dan-pro-environment.html.

http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg39564.html.

http://id.wikisource.org/wiki/Undang Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Perubahan_II.

http://septianhputro.wordpress.com/2012/03/06/kemiskinan-di-indonesia/.

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

http://tnp2k.go.id/.