Monthly Archives: December 2013

Implementasi Asas Pokok Pengorganisasian Lembaga Negara dalam Aktivitas Birokrasi Indonesia

Implementasi Asas Pokok Pengorganisasian Lembaga Negara dalam Aktivitas Birokrasi Indonesia

 

Eti Setyarini

Ilmu Administrasi Negara, FISIP UNS

D0110040

 

  1. Pendahuluan

Birokrasi sebagai sebuah entitas formal penyelenggaraan negara menjadi urat nadi bagi tercapainya sebuah tujuan negara. Oleh sebab itu setiap negara maju maupun berkembang, baik kecil maupun besar memiliki sistem birokrasinya masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi dan karekteristik masing-masing negara.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk sebesar 237.641.326 jiwa (BPS, 2010) memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan negara yang diamatkan oleh Undang-Undang Dasar. Jumlah penduduk yang demikian besar didukung oleh wilayah yang sangat luas dan karakteristik primordial yang beragam menjadikan birokrasi sebagai ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus memiliki strategi matang. Hal dimaksudkan agar upaya pelayanan birokrasi benar-benar tepat sasaran sehingga tujuan kesejahteraan dan kemakmuran dapat tercapai.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah upaya efektivitas dan efisiensi birokrasi. Birokrasi Indonesia yang dimulai dari lembaga negara seperti DPR, MPR, Kementerian hingga lembaga independen seperti KPK, BPK menjadi instrumen birokrasi pada level kenegaraan. Sedangkan pada level bawahnya meliputi DPRD, SKPD, hingga kantor kecamatan dan kelurahan menjadi instrumen birokrasi pada level daerah. Demikan besar dan banyaknya instrumen birokrasi di berbagai level menyebabkan perlu adanya pengaturan khusus agar evektivitas dan efisiensi dapat tercapai tanpa mengesampingkan substansi masing-masing instrumen.

Salah satu upaya menuju efektivitas dan efisiensi tersebut adalah diberlakukannya asas-asas pokok pengorganisasian aparatur pemerintah. Asas-asas pokok tersebut antara lain: asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi, asas kesinambungan, asas akordion, asas pendelegesian wewenang, asas keluwesan, asas rentang pengendalian, asas jalur dan staf, asas kejelasan dalam pembangunan.[1]

Pelaksanaan masing-masing asas secara profesional akan menjadi drive bagi setiap instrumen birokrasi sehingga tercipta birokrasi yang sebagaimana mestinya. Namun dalam praktiknya tindakan-tindakan penyimpangan birokrasi marak terjadi dalam sistem administrasi negara RI. Contoh praktik tindakan penyimpangan birokrasi yang marak terjadi di Indonesia adalah tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, retruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak transparan, belum ada perubahan mindset, Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme (KKN) yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, sebagai abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, belum transparan, tidak partisipatif dan kredibel, lemahnya  political will dari pemerintah, belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman visi, misi dan tujuan serta ketidakjelasan rencana tindak dalam lembaga negara, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pemberantasan KKN, masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan yang rancu antara sektoral dan pemerintah daerah, pelayanan publik belum berkualitas  dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas.

Dari uraian di atas, dapat ditelusuri  bahwa gejala-gejala dan  fakta tindakan penyimpangan birokrasi dalam SANRI masih menunggu untuk diklarifikasi, diteliti, dianalisis, dikaji secara ilmiah terkait akan implementasi asas-asas pengorganisasian aparatur pemerintahan.

 

  1. Rumusan Masalah
  2. Bagaimana sesungguhnya Implementasi Asas Pengorganisasian Aparatur Pemerintahan dalam aktivitas birokrasi Indonesia?
  3. Bagaimana dampak yang ditimbulakan bila asas tersebut tidak bisa diterapkan secara accountable?

 

  1. Pembahasan

 

  • Implementasi Asas Pengorganisasian Aparatur Pemerintahan dalam aktivitas birokrasi Indonesia.

Upaya penyelenggaraan negara mengenal sepuluh asas-asas pokok  yang harus ditaati oleh aparatur negara. Asas pokok tersebut meliputi:

  1. Asas pembagian tugas yang bermaksud agar terjadi perumusan tugas yang jelas, sehingga akan dapat dicegah terjadinya duplikasi, benturan, dan kekaburan tugas pemerintahan.
  2. Asas fungsionalisasi. Adanya asas ini menentukan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah harus ada satu instansi yang secara fungsional bertanggung jawab atas suatu bidang subtantif pemerintahan dan pembangunan.
  3. Asas koordinasi menekankan perlunya menyerasikan, memadukan, dan menyelaraskan berbagai program, perencanaan, kebijakan hingga waktu pelaksanaan antar instansi pemerintah.
  4. Asas kesinambungan. Asas ini mengharuskan adanya institusionalisasi dalam pelaksanaan, dalam arti bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus berjalan secara terus menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan, tanpa tergantung kepada diri pejabat tertentu.
  5. Asas akordion. Asas menentukan bahwa suatu organisasi dapat berkembang atau mengecil, hal ini disesuaikan dengan tuntutan tugas dan beban kerja dari organisasi yang bersangkutan.
  6. Asas Pendelegasian wewenang. Asas ini mengaharuskan setiap pimpinan untuk dapat/mau melimpahkan sebagian dari tugas dan wewenang kepada pejabat bawahannya.
  7. Asas keluwesan. Asas ini menghendaki agar organisasi selalu dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan, sehingga dapat dihindarkan adanya kekakuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
  8. Asas Rentang Pengendalian. Asas ini dimaksudkan agar dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi/dipimpin oleh seorang pejabat, diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan seorang pimpinan/atasan dalam mengadakan pengendalian terhadap satuan organisasi di bawahnya atau terhadap bawahannya.
  9. Asas Jalur dan Staf. Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa dalam penyusunan organisasi, perlu dibedakan secara tegas antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan organisasi yang melaksanakan tugas pembantuan.
  10. Asas Kejelasan dalam Pembangunan. Asas ini mengharuskan setiap organisasinya, agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap satuan organisasi yang ada.

Kesepuluh asas tersebut harus dijalankan secara maksimal untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Implementasi dari asas-asas tersebutt adalah sebagai berikut

UUD 1945

 

 

  • Mendelegasikan kewenangan, tugas serta fungsi kepada masing-masing Lembaga Negara yang berbeda satu dengan yang lain.
  • Di dalam, tugas serta fungsi yang didelegasikan include10 asas-asas pengorganisasian aparatur negara

 

 

UUD
Keputusan

Menteri

 

Peraturan Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

Diterjemahkan                             Diterjemahkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Implementasi asas-asas pengorganisasian negara

 

Aparatur pemerintahan dalam birokrasi Republik Indonesia, terdirtorsi ke dalam beberapa lembaga negara baik yang ada di pemerintah pusat maupun di daerah. Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut maka kemudian ada keterlibatan aparatur-aparatur negara yang berarti asas pengorganisasian harus diterapkan.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu :

  1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945.
  2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari UUD, ada pula sumber kewenangannya dari undang-undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang.
  3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945 yaitu pemerintah daerah provinsi, gubernur, dprd provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintahan daerah kota, walikota, DPRD kota.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, Keputusan Presiden dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan peraturan daerah. UUD, UU, Keputusan Presiden, maupun peraturan daerah tersebut sekaligus memberikan kewenangan, tugas, dan fungsi yang substansinya merupakan penjabaran dari asas-asas pokok pengorganisasian aparatur negara. Jadi pada dasarnya  asas-asas pokok aparatur pemerintahan tersebut dilaksanakan melalui peraturan-peraturan yang dibuat undang-undang untuk menjadi driver penyelenggaraan negara.

Lembaga negara yang telah memiliki kewenangan melalui UUD, UU, Keppres maupun Perda biasanya juga telah memiliki tugas pokok dan fungsi. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara/lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Tupoksi inilah menjadi guide bagi sebuah lembaga untuk melaksanakan beragai tugas, kewajiban, termasuk asas-asas di atas. Setidaknya ada beberapa asas pokok pengorganisasian yang dimuat dalam peraturan-peraturan tersebut yaitu, asas pembagian tugas (antar lembaga), asas fungsionalisasi, asas koordinasi. Hal ini tidak lain karena biasanya peraturan-peraturan yang memberikan wewenang kepada lembaga telah mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan tujuan antara lembaga satu dengan lembaga lain tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi serta agar terjadi koordinasi yang lebih berkesinambungan.

Contoh tupoksi yang apabila ditelaah sesungguhnya berisi asas-asas pokok pengorganisasian aparatur negara, adalah tupoksi dari Kemenkumhan berikut:

 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tugas Pokok dan Fungsi[2]

  • Tugas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

  • Fungsi

Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
  5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
  6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Tugas pokok dan fungsi yang diberikan melalui undang-undang, kemudian diterjemahkan ke dalam AD/ART. Tujuannya agar tugas pokok dan fungsi tersebut selalu menjadi landasan bagi mekanisme kerja organisasi/lembaga. Karena  AD/ART berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi[3]. Anggaran Dasar (AD) berfungsi juga sebagai dasar pengambilan sumber peraturan/hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi. Anggaran Rumah Tangga (ART) berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada AD atau yang tidak diterangkan dalam AD, Karena AD hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja. ART adalah perincian pelaksanaan AD. Ketentuan pada ART relatif lebih mudah dirubah daripada ketentuan pada AD.

Setelah sebuah organisasi memiliki AD/ART sebagai landasan pelaksanaan, maka kemudian sebuah organisasi akan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang selanjutnya disebut juklak/juknis. Dengan adanya juklak/juknis ini maka segala peraturan, tugas pokok maupun dan fungsi diterjemahkan ke dalam bahasa kegiatan sehingga lebih bersifat aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Di sini setidaknya akan mengandung asas kesinambungan, asas akordion, asas pendelegasian wewenang, asas keluwesan, asas rentang pengendalian, asas jalur dan staf, asas kejelasan dalam pembangunan.

Jadi pada dasarnya asas-asas pokok pengorganisasian aparatur negara diterapkan melalui berbagai peraturan, mulai dari peraturan tingkatan tertinggi yang masih bersifat normatif seperti layaknya UUD, UU, Keppres kemudian diterjemahkan menjadi peraturan hingga ke level terendah seperti juklak/juknis sebagai guide aplikasi atas asas-asas tersebut. Peraturan menjadi sangat penting bagi dasar penerapan asas-asas pokok pengorganisasian, mengingat setiap lembaga negara harus memiliki sifat responsibiltas, yaitu ketaatan aturan sebagai dasar seluruh tindakan dan kebijakannya untuk mencegah terjadinya mal administrasi.

 

  • Dampak yang ditimbulkan apabila asas-asas pokok pengorganisasian aparatur pemerintahan tidak bisa diterapkan secara accountable

Adanya asas-asas pokok pengorganisasian aparatur pemerintahan menjadi guide tersendiri bagi-bagi masing-masing lembaga untuk bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya secara profesional. Selain itu asas-asas pokok pengorganisasian juga telah mengatur keberlangsungan organisasi secara internal. Sehingga di sana tercipta suatu kejelasan akan hak dan kewajiban masing-masing stakeholder. Apabila dalam pelaksanaannya kemudian asas-asas tersebut tidak dilaksanakan secara accountable, maka kemudian akan terjadi berbagai permasalahan yang sistemik, karena pada dasarnya asas-asas pengorganisasian aparatur negara tidak hanya menyangkut sistem internal lembaga, tetapi juga sistem luar yang berkaitan dengan sistem administrasi negara RI secara menyeluruh.

Accountable atau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[4]. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan. Apabila asas pengorganisasian dijalankan dengan tidak accountable berarti di sana tidak ada pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang seharusnya.

Penyelenggaraan administrasi negara adalah penyelenggaraan administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dan dinamikanya yang dilakukan oleh aparatur negara. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu sistem terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Hubungan antar subsistem ini saling bergantung, sehingga apabila suatu subsistem tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik; maka akan mempengaruhi subsistem lainnya. Akibatnya sistem secara keseluruhan tidak dapat bekerja secara maksimal atau justru merusak tatanan sistem itu sendiri.

Ketidak-accountabelan dalam pelaksanaan asas-asas pokok pengorganisasian aparatur negara juga akan menyebabkan tindakan mal administrasi. Dalam studi Ilmu Administrasi Negara, sudah sejak lama Drucker (1980) melakukan identifikasi adanya enam dosa besar administrator publik, yaitu:

1) Perumusan tujuan yang ambigu, tanpa adanya target yang jelas sehingga tujuan tersebut tidak dapat diukur dan dinilai tingkat pencapaiannya;

2) Pengerjaan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan tanpa adanya prioritas yang jelas;

3) Keyakinan bahwa ’besar itu berkah’, artinya orientasi pekerjaan adalah pada banyaknya aktivitas yang dapat mendatangkan penghasilan, dan bukannya pada kompetensi;

4) Berperilaku dogmatis, bukannya eksperimental. Artinya prosedur standar dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral yang tidak boleh dilanggar, sehingga administrator tidak berani melakukan tindakan yang bertentangan dengan prosedur atau yang belum ada prosedurnya;

5) Ketidakmampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan keengganan untuk memperhatikan umpan balik;

6) Kuatnya asumsi bahwa program itu sifatnya berkelanjutan dan kuatnya keengganan untuk menghentikan program yang gagal atau tidak tepat sasaran.

Hartono (2003) memberikan contoh secara umum tentang beberapa tindakan yang merupakan bagian dari tidak melaksanakan akuntabilitas, yaitu perilaku yang tidak wajar termasuk penundaan pemberian pelayanan, tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta, tidak masuk akal, atau berdasarkan tindakan unreasonable, unjust, oppressive, improper dan diskriminatif. Tindakan tersebut menjadi salah satu penyebab bagi timbulnya pemerintahan yang tidak efisien, buruk dan tidak memadai.

Contoh Kasus Tindakan pelanggaran asas-asas pokok pengorganisasian aparatur lembaga negara dimana di sini kemudian mengakibatkan permasalahan sistemik serta tidak efektif dan efisien.

Dalam Kompas (19 Februari 2011), diberitakan bahwa Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerjunkan 40 tim investigasi untuk menyelidiki perekrutan calon pegawai negeri sipil di 46 kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2010 masih banyak laporan mengenai dugaan kecurangan perekrutan CPNS. Beberapa penyimpangan yang dilaporkan antara lain peserta yang lulus seleksi kendati tidak mengikuti ujian serta rekayasa nilai ujian. Dugaan penyimpangan ini terjadi di 18 provinsi, antara lain Sumatera Utara (6 kabupaten/kota), Jambi (8 kabupaten/kota), Sumatera Barat (2), Riau (1), Bangka Belitung (1), Lampung (1), Kalimantan Tengah (1), Banten (1), Jawa Barat (1), dan Nusa Tenggara Barat (4 kabupaten/kota). Laporan dugaan penyimpangan yang serupa datang dari Sulawesi Utara (3 kabupaten/kota), Sulawesi Selatan (2), Maluku (2), Maluku Utara (1), Jawa Timur (3), Sulawesi Barat (5), Kalimantan Barat (1), dan Jawa Tengah (3 kabupaten/kota), sungguh suatu perbuatan yang sangat tidak patut dan seharusnya tidak terjadi.

 

Dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa setidaknya ada asas yang tidak dipertanggungjawabkan. Asas tersebut adalah Asas Rentang Pengendalian. Asas ini dimaksudkan agar dalam menentukan satuan organisasi atau orang yang dibawahi/dipimpin oleh seorang pejabat, diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan seorang pimpinan/atasan dalam mengadakan pengendalian terhadap satuan organisasi di bawahnya atau terhadap bawahannya. Namun di sini justru pertimbangan rasional ini dibaikan. Dalam menentukan satuan organisasi justru menggunakan cara-cara yang tidak obyektif. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerja orang yang bersangkutan. Karena keterbatasan kemampuan pemimpin untuk mengendalikan satuan organisasi di bawahnya harusnya terjadi pendelegasian pekerjaan yang profesional. Namun satuan yang didelegasikan karena dipilih tanpa pertimbangan rasional justru akan menyebabkan tindakan mal administrasi. Tindakan mal administrasi yang dilakukannya akan berdampak pada kinerja lembaga. Kinerja lembaga yang buruk akan mempengaruhi lembaga-lembaga lain. Itulah kiranya betapa pelaksanaan asas yang tidak accountable akan menyebabkan efek yang sistemik.

Selain itu pelaksanaan asas yang tidak accountable juga akan penyebabkan ketidakefektivan dan ketidakefisienan. Ketidakefektivan meliputi tujuan dari program/kegiatan yang hendak dicapai, yaitu dimana program/kegiatan seharusnya menghasilkan output dan outcome secara optimal justru tidak tercapai akibat pelaksanaan asas pengorganisasian yang tidak accountable. Sedangkan ketidakefisienannya meliputi penggunaan dana. Akibat tiidak adanya menejeman yang baik dalam lembaga serta aparatur negara dapat menyebabkan tumpang tindih, tugas, wewenang, hak, serta kewajiban masing-masing lembaga/apartur negara. Jika demikian, maka akan banyak terjadi pemborosan dana.

Jadi pada intinya tidak accountable  pelaksanaan asas-asas pengorganisasian akan menimbulkan berbagai dampak buruk yang tidak sederhana. Hal ini tidak lain karena lembaga serta aparatur negara berada dalam suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. Sehingga apabila ada satu yang cacat akan memperburuk yang lain. Selain itu juga akan menimbulkan kerugian baik dari sisi material, finansial, maupun psikologis stakeholder terkait.

 

  1. Daftar Referensi

Dadan Wahidin. 2008. Panduan Membuat AD/ART Organisasi. Diakses dari http://adzanwahiddien.wordpress.com 5 Desember 2012

Kementerian Hukum dan HAM. 2012. Tugas Pokok dan Fungsi.diakses dari http://www.depkumham.go.id pada tanggal 2 Desember 2012

Modul Administrasi Negara Republik Indonesia di susun oleh Is Hadri Utomo dan Herwan Parwiyanto.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

[1] Modul Administrasi Negara Republik Indonesia di susun oleh Is Hadri Utomo dan Herwan Parwiyanto.

[2] Kementerian Hukum dan HAM. 2012. Tugas Pokok dan Fungsi.diakses dari http://www.depkumham.go.id pada tanggal 2 Desember 2012

[3] Dadan Wahidin. 2008. Panduan Membuat AD/ART Organisasi. Diakses dari http://adzanwahiddien.wordpress.com 5 Desember 2012

[4] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

 

bahan 11 SIM kelas B

Bahan 11 mata kuliah SIM tentang Systems Development Life Cycle (SDLC). Selengkapnya dapat di unduh di sini   bhn 11 sim

bahan 11 dasar logika

Bahan 11 mata kuliah Dasar -dasar Logika tentang Jenis Silogisme. Selengkapnya dapat di unduh di sini   bhn 11 JENIS SILOGISME