Monthly Archives: March 2013

bhn 4 ETIKA ADMINISTRASI

Bahan ke-4 Etika Administrasi, membahas tentang Etika dalam Sistem Ekonomi. Selengkapnya dapat di unduh di sini   ETIKA-DALAM-SISTEM-EKONOMI- 4

bhn 3 ETIKA ADMINISTRASI

bahan 3 kekuasaan, demokrasi, dan hak asasi manusia dapat di unduh disini   KEKUASAAN-DEMOKRASI-DAN-HAM- 3

Pengaruh Kekuasaan Dalam Etika ( Herwan Parwiyanto )

Pengaruh Kekuasaan dalam Etika

( herwan parwiyanto )

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasan. Menurut Ossip K. Flechtheim mengemukakan “Social power is the sum total of all those capacities, relationships and proseses by which compliance of others is secured … for ends determined by the power holder ” ( kekuasaan sosial adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari fihak lain … untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan ).
Menurut Robert Mac Iver “ Social power is the capacity to control the behavior of others either directly by flat or indirectly by the manipulation of available means ” ( Kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia ). Dalam administrasi publik, etika merupakan wujud kontrol dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi dan standar untuk menentukan sikap, perilaku dan kebijakan.
Etika dalam bahasa Yunani “ethikos” berarti “timbul dari kebiasaan” adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika merupakan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku (Bertens, 1977).

Etika dan kekuasaan merupakan dua hal yang seharusnya tidak boleh dipisahkan, dimana dalam pelaksanaan kekuasaan harus disertai dengan etika agar terkontrol segala kegiatan yang dilakukan. Russel & Kant mengemukakan, etika sebagai landasan berpikir penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Hubungan etika dan kekuasaan tidak sekedar hubungan strategi, namun kewajiban yang sudah semestinya dilakukan penguasa. Konsep etika dan kekuasaan selalu mengemuka dalam kajian filsafat politik, sehingga kekuasaan tetap memiliki kaitan dengan ketingian budi pekerti manusia sebagai implementasi etika di masyarakat.
Agar kekuasaan bisa menjadi alat yang efektif, Bertrand Russel dalam Power : a New Social Analysis menyarankan semacam etika kekuasaan menyangkut empat hal, yaitu : pertama, kekuasaan harus dikaitkan dengan tujuan selain kekuasaan itu sendiri. Kedua, cara-cara mencapai tujuan itu tidak boleh menimbulkan akibat yang mengalahkan kebaikan tujuan. Ketiga, etika yang akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang paling baik adalah etika yang membenci cinta akan kekuasaan melebihi yang dapat dibenarkan akal budi dan nurani kemanusiaan. Keempat, tujuan pemilik kekuasaan dalam segala bentuk dan implementasi hendaknya digunakan untuk mengedepankan kerja sama sosial, bukan sekedar kerja sama dalam satu kelompok untuk menghadapi kelompok lain, namun pada kerja sama di kalangan seluruh umat manusia.
Etika dan kekuasaan memiliki konsep dasar yang berbeda, namun keduanya merupakan esensi penting dalam proses pemerintahan, yang tentu saling mempengaruhi. Etika dan kekuasaan akan menentukan jalannya sebuah roda pemerintahan ke depan. Menurut Machiavelli, tujuan utama dari sebuah kekuasaan hanyalah demi keberlangsungan, kestabilan, dan kesejahteraan negara, bukan hanya untuk kepentingan individu. Etika dan kekuasaan selalu relevan dalam penerapannya, perwujudan dari etika tersebut dapat dicerminkan melalui perdamaian negara, kesejahteraan serta kenyamanan warga negaranya. Semua ini direalisasikan di bawah kekuasaan yang memang dominan dan menjadi pilihan warga negara tersebut, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa etika dan kekuasaan selalu berjalan beriringan dan melengkapi.

Referensi :
Achmad Kharis Zubair. 1988. Pengantar Kuliah Etika. Jogjakarta : Tiara Wacana
RA Buchholtz & SB Rosenthal. 1998. Bussiness Ethics. New York : Prentice Hall.
Wahyudi Kumorotomo. 2004. Etika Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Press.
William K. Frankena. 1982. Ethics. New Delhi : Prentice Hall.

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id/2012/03/17/etika-administrasi-negara-sebagai-fondasi-dalam-pelaksanaan-sistem-administrasi-negara-ri/

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id/2013/03/03/bhn-1-etika-administrasi/ bahan 1 Etika Administrasi : Etika & Moralitas

bhn 3 perilaku organisasi

Bahan 3 Perilaku Organisasi membahas tentang Konflik yang terjadi dalam Organisasi. Selengkapnya klik KONFLIK ORGANISASI

bhn 2 etika administrasi

Bahan 2 Etika Administrasi, membahas nilai-nilai dasar Pancasila sebagai nilai yang tidak berubah dan tidak boleh diubah. Selengkapnya klik PANCASILA-NILAI-UTAMA- 2

bhn 2 PERILAKU ORGANISASI

Bahan 2 PERILAKU ORGANISASI, selengkapnya klik disini   MOTIVASI

bhn 1 ETIKA ADMINISTRASI

bahan 1 Etika Administrasi, klik disini    Etika-Moralitas-1